Review Izin Penataan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit
lomba blog,  Opini

5 Alasan Izin HGU Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh Harus Direview

Review Izin untuk Penataan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit

Siapa yang tidak mengenal si emas hijau? Hasil olahannya  begitu dibutuhkan oleh masyarakat kecil atau industri besar. Minyak goreng, margarine, sabun, shampo, dan kosmetik yang setiap hari kita gunakan adalah hasil turunannya. Lalu, tumbuhan apakah yang mendapat julukan  emas hijau itu? Dia adalah kelapa sawit, tumbuhan palm yang berasal dari genus Elaes. Sudah sepantasnya jika kelapa sawit disetarakan dengan logam mulia. Karena besarnya manfaat yang dikandung, permintaan terhadap komoditas sawit terus meningkat sehingga banyak orang yang tertarik untuk berinvestasi. Devisa negara yang dihasilkan dari perkebunan ini juga sangat besar yaitu Rp 250 triliun per tahun dan menjadi pendapatan nonmigas terbesar di negara kita.

Ironisnya,  devisa yang disumbangkan oleh emas hijau ini justru membuat hutan Indonesia menjadi tidak lagi hijau. Di Aceh misalnya, seiring berjalannya waktu, ekspansi sawit terus bertambah. Luas perkebunan besar  telah mencapai 385.435 ha dan tersebar di 15 kabupaten/kota di Aceh. Dari seluruh kabupaten, sebanyak 12 kabupaten mengelola perkebunan tersebut dengan melakukan budidaya kelapa sawit, dan 3 kabupaten lainnya menanam karet, kakao, dan pala. Akibatnya, hutan, rawa, dan bahkan kawasan taman hutan nasional ikut tergerus bersamaan dengan dibukanya lahan untuk ditanami kelapa sawit oleh perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dari Pemerintah Aceh.

Rawa Gambut Tripa
Kondisi Rawa Gambut Tripa (sumber foto; antara.co.id)

Apa itu HGU?

Sebenarnya apa itu HGU? Berdasarkan pasal 28 UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria,  Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Namun, untuk perusahaan tertentu seperti yang mengelola perkebunan kelapa sawit, HGU dapat diberikan paling lama 35 tahun. Hal ini disebabkan karena kelapa sawit merupakan tanaman berumur panjang.

Siapakah yang berhak mengeluarkan HGU perkebunan kelapa sawit? Merujuk pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang penuh dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya termasuk dengan semua kebijakan yang dapat meningkatkan potensi yang ada. Dengan legitimasi ini, Pemerintah Aceh dan daerah lainnya di Indonesia dapat mengambil kebijakan tanpa harus menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Contohnya adalah kebijakan untuk mendatangkan investor kelapa sawit.

Lantas, mengapa izin HGU perkebunan kelapa sawit di Aceh harus direview?

Koordinator Bidang Advokasi Masyarakat Transparansi Aceh (MaTa), Baihaqi, menyampaikan hingga saat ini perusahaan HGU tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat Aceh dan pemerintah. Tidak hanya itu, perkebunan sawit berskala besar juga ditenggarai telah merambah hutan lindung dan memasuki Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Oleh sebab itu, review izin untuk penataan perizinan khususnya untuk perkebunan kelapa sawit HGU di Aceh harus segera dilakukan oleh Pemerintah Aceh.

Berikut adalah 5 alasan mengapa izin perkebunan kelapa sawit di Aceh harus dikaji kembali:

Review Izin Untuk Penataan Perizinan Perkebunan Sawit di Aceh
Infografis : Review Izin Untuk Penataan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh (Foto dalam infografis: dari berbagai sumber)

1. Perkebunan kelapa sawit sebabkan kerusakan hutan

Sebagai masyarakat Aceh yang hidup dan mencari nafkah di Bumi Seramoe Mekah, hati saya merasa gelisah ketika media memberitakan bahwa sebagian besar wilayah Aceh Tamiang (80 persen) telah dikepung oleh HGU kelapa sawit yang mengakibatkan pemerintah kesulitan membangun fasilitas publik (Serambi Indonesia, 8/4/2016). Demikian halnya dengan Aceh Utara, akibat HGU yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit, Hutan Lindung Cut Meutia yang ada Cot Girek di Aceh Utara menjadi rusak. Walhasil, hutan rusak, intensitas banjir meningkat, dan masyarakat kehilangan mata pencaharian.

Nagan Raya, kabupaten yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Aceh (82.252 Ha) juga tidak lebih baik. Ekspansi sawit yang semakin meluas di wilayah ini berdampak negatif pada Rawa Gambut Tripa. Rawa yang terkenal dengan gambutnya yang mampu menyeimbangkan iklim kini semakin menuju kepada kehancuran. Luas Rawa Tripa yang dulunya sekitar 62 ribu Ha kini hanya tinggal 17 ribu Ha. Hutan yang terdapat di kawasan tersebut dibakar dan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Padahal, Tripa merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan letaknya berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Leuser. Di kawasan tersebut hidup beraneka satwa-satwa langka yang dilindungi seperti orang utan Sumatera, harimau Sumatera, badak Sumatera, dan beragam jenis burung. Namun sekarang, perlahan satwa tersebut mulai punah karena habitat hidupnya telah diganggu.

2. Konflik vertikal antara masyarakat vs perusahaan atau pemerintah

Seperti yang kita ketahui bersama, banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang hanyak menguntungkan beberapa pihak, terutama pemodal dan kepala daerah. Salah satu contohnya adalah terkait izin untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Banyak sekali izin yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berdampak buruk dan merugikan masyarakat. Tidak jarang, izin HGU yang diberikan pemerintah justru di atas tanah adat miliki masyarakat. Sebagai akibat perizinan tersebut, muncullah konflik-konflik antara masyarakat dengan perusahaan atau dengan pemerintah.

3. Tidak adanya transparansi dari pemerintah dalam mengeluarkan HGU

Sebenarnya, konflik vertikal antara masyarakat dengan perusahaan sawit tidak akan terjadi jika sejak awal pemerintah memberikan informasi yang benar kepada pengusaha dan masyarakat tentang lokasi yang akan dijadikan tempat usaha. Selain itu, semakin luasnya wilayah perkebunan sawit saat ini tidak terlepas dari buruknya sistem administrasi dan tata kelola perizinan yang ada di daerah. Tidak ada pencatatan yang jelas tentang potensi daerah berdampak pada pemberian izin yang yidak sesuai dengan potensi yang ada.

Mengutip apa yang disebutkan oleh Juru Bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA), Efendi Isma, bahwa HGU di Aceh dari sisi perizinan masih bermasalah, sementara dari proses izinnya tidak transparan dan akuntabel. Kewajiban perusahaan untuk memberikan kebun plasma bagi masyarakat di sekitar HGU juga tidak terlaksana.

4. Perkebunan sawit tidak mampu mengatasi kemiskinan

Meskipun devisa negara dari ekspor komoditas kelapa sawit mencapat Rp 250 triliun, tetapi kenyataannya perkebunan kelapa sawit skala besar tersebut tidak berdampak positif termasuk bagi masyarakat Aceh. Buktinya, angka kemiskinan di Aceh masih 17% dari jumlah penduduk aceh. Seperti yang disampaikan oleh MaTa, tidak ada pendapatan asli daerah yang dihasilkan dan masyarakat di sekitar HGU hidup miskin.

Aceh Singkil contohnya. Saat ini belasan perusahaan kelapa sawit telah beroperasi di kabupaten yang dimekarkan dari Aceh Selatan ini dan mengelola lahan puluhan ribu hektare. Mirisnya, Aceh Singkil adalah satu-satunya daerah tertinggal dan termiskin di Provinsi Aceh yang ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019. Hal ini membuktikan bahwa banyaknya perkebunan kelapa sawit tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

5. Tata kelola lingkungan hidup yang diabaikan oleh perusahaan

Terkait aspek pengelolaan lingkungan hidup, AMDAL yang merupakan salah satu syarat mutlak perkebunan kelapa sawit terkesan sebagai dokumen formalitas pelengkap syarat untuk mendapatkan perizinan. Seharusnya komitmen yang tertuang di dalam AMDAL wajib dilaksanakan oleh perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti saat terjadinya kebakaran lahan, pencemaran limbah, penyelematan sumber mata air, dan sejumlah bentuk dampak lainnya.

Gayung Bersambut

Kerisauan akan dampak buruk yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit HGU di Aceh kini mulai menemui titik terang. Presiden Jokowi telah memberikan arahan untuk segera memoratorium sawit dan tambang di wilayah Aceh, khususnya di Kawasan Ekosistem Leuser.  Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, juga menegaskan pemerintah akan membatasi siklus hak guna usaha (HGU) bagi perkebunan sawit. Rencananya, pembatasan siklus tersebut akan dijadikan satu dari delapan prinsip Inpres Penundaan Peruntukan Kawasan Hutan Alam untuk Dikonversi Menjadi Lahan Perkebunan Sawit. Pembatasan siklus tersebut dilakukan untuk menata kembali perkebunan sawit yang ada di Indonesia. Berdasarkan identifikasi pemerintah, selama ini banyak ijin perkebunan sawit yang tidak sesuai prosedur.

Pemerintah Aceh pun tidak tinggal diam. Seperti diberitakan Foresthint yang dikutip dari mongabay.co.id, Wali Nanggroe Malik Mahmud dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam pertemuan dengan Menteri LHK, Siti Nurbaya di Jakarta (19/04) menyebutkan pihaknya siap untuk melakukan moratorium dan review izin yang telah dikeluarkan. Pun demikian dengan Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, ia mendukung moratorium kelapa sawit dan mengajak masyarakat untuk tidak lagi menanam atau membuka perkebunan kelapa sawit. Masyarakat diimbau beralih ke tanaman lain seperti kakao, lada, karet, dan jenis lainnya.

Penutup

Kelapa sawit adalah investasi yang sangat menggiurkan dari segi ekonomi. Namun, alangkah lebih bijak jika investasi yang dilakukan tidak mengganggu keseimbangan alam. Karenanya, pengkajian ulang terhadap izin yang telah diberikan oleh Pemerintah Aceh terhadap perkebunan sawit harus segera ditindaklanjuti. Dengan ini, pemerintah dapat memastikan apakah prosedur yang telah ditetapkan ditaati oleh perusahaan di lapangan atau tidak. Jika ditemukan perusahaan yang terbukti melanggar, pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas dan dapat menjadi pelajaran bagi perusahaan lainnya.

Referensi

1. Moratorium dan Reviu Perizinan Perkebunan Sawit di Aceh Seberapa Pentingnya | http://www.mongabay.co.id/2016/05/05/moratorium-dan-reviu-perizinan-perkebunan-sawit-di-aceh-seberapa-pentingnya/
2. Co Yel Ungkap Penyebab Banjir Bandang Kerap Terjadi di Nagan Raya | http://portalsatu.com/read/news/co-yel-ungkap-penyebab-banjir-bandang-kerap-terjadi-di-nagan-raya-3428
3. Derita Singkil, Kabupaten Tertinggal yang Dikepung Sawit | http://www.mongabay.co.id/2016/03/17/derita-aceh-singkil-kabupaten-tertinggal-yang-dikepung-sawit/
4. Izin HGU di Aceh HarusDikaji Kembali Mengapa? | http://www.mongabay.co.id/2016/08/18/izin-hgu-di-aceh-harus-dikaji-kembali-mengapa/
5. Aceh Tamiang Dikepung HGU | http://aceh.tribunnews.com/2016/04/08/aceh-tamiang-dikepung-hgu
6. Menata Industri Sawit Demi Keberlanjutan Alam dan Kesejahteraan Rakyat | Tanda Sawit Edisi No.1 Januari 2015
7. Polling Opini Publik – Moratorium dan Review Perizinan Perkebunan Sawit di Aceh Seberapa Pentingnya | http://walhiaceh.or.id/polling-opini-publik-moratorium-dan-review-perizinan-perkebunan-sawit-di-aceh-seberapa-pentingnya/

Tulisan ini diikutsertakan dalam lomba Review Izin Untuk Penataan Perizinan yang diselenggarakan oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

Liza Fathiariani, dokter umum, blogger, traveller, istrinya @ceudah, penikmat kuliner. Contact : email : lizafathia@yahoo.com, twitter : @fatheeya, instagram : @lizafathia, facebook: www.facebook.com/liza.fathiariani

40 Comments

Leave a Reply to Haya Nufus Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: